WIDYA – Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan mengalami penyesuaian pada tahun mendatang. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyebut anggaran MBG akan turun dari rencana sebelumnya Rp268 triliun menjadi sekitar Rp174 triliun.

Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan perhitungan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersedia serta jumlah siswa penerima manfaat program. Pemerintah dan DPR memastikan perubahan anggaran tidak menghilangkan tujuan utama MBG dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

“Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan, ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun,” kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7).

Penyesuaian Anggaran Berdasarkan Kebutuhan Program

Said menjelaskan bahwa penghitungan ulang anggaran dilakukan agar pelaksanaan MBG lebih realistis sesuai dengan kapasitas layanan di lapangan. Jumlah penerima manfaat dan pembangunan titik SPPG menjadi faktor utama dalam menentukan kebutuhan anggaran.

Menurutnya, anggaran yang lebih terukur akan membuat program berjalan lebih efektif sekaligus memastikan penggunaan uang negara tetap efisien.

Sebelumnya, pemerintah telah melakukan pemangkasan pagu anggaran MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Anggaran yang awalnya direncanakan mencapai Rp335 triliun kemudian disesuaikan menjadi Rp268 triliun.

MBG Tetap Jadi Program Prioritas Pemerintah

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi, terutama bagi anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Selain memberikan makanan bergizi, program ini juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan pelaku usaha lokal, petani, peternak, serta rantai pasok pangan di berbagai daerah.

Pemerintah sebelumnya juga menegaskan bahwa pelaksanaan MBG harus dilakukan dengan pengawasan ketat agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pengawasan dan Efisiensi Jadi Kunci

Dengan adanya penyesuaian anggaran menjadi sekitar Rp174 triliun, DPR menilai pemerintah perlu memastikan tata kelola program semakin baik. Evaluasi terhadap jumlah SPPG, distribusi makanan, kualitas menu, hingga pengawasan anggaran menjadi faktor penting agar MBG berjalan sesuai tujuan.

Ke depan, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari dampak nyata terhadap peningkatan gizi masyarakat dan kualitas generasi Indonesia.

Pemerintah dan DPR berharap dengan perencanaan anggaran yang lebih tepat, Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan berkelanjutan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat di seluruh Indonesia.