Presiden Prabowo Perintahkan Penambahan Polisi Kehutanan hingga 70.000 Personel, Perkuat Perang Melawan Illegal Logging
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penguatan perlindungan kawasan hutan nasional melalui penambahan besar-besaran jumlah Polisi Kehutanan (Polhut). Pemerintah menargetkan jumlah personel meningkat dari sekitar 5.000 menjadi 70.000 orang, dengan tahap awal merekrut sekitar 23.000 personel dalam kurun tiga tahun melalui Kementerian Kehutanan.
Kebijakan tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, yang menyebut langkah itu sebagai bagian dari strategi nasional untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap pembalakan liar (illegal logging) dan berbagai kejahatan lingkungan.
Menurut Hashim, Presiden Prabowo menilai hutan Indonesia merupakan aset strategis yang harus dijaga secara serius karena memiliki nilai ekologis, ekonomi, dan sosial yang sangat besar.
“Pak Prabowo sudah memutuskan untuk menjaga hutan-hutan yang begitu berharga. Polisi khusus kehutanan atau forest ranger akan bertambah dari sekitar 5.000 menjadi 70.000 petugas,” ujar Hashim.
Target Awal 23.000 Personel
Program penambahan personel akan dilaksanakan secara bertahap dengan target awal sekitar 23.000 polisi kehutanan dalam tiga tahun pertama. Rekrutmen dilakukan melalui Kementerian Kehutanan sebagai bagian dari reformasi pengawasan kawasan hutan nasional.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo yang disampaikan dalam rapat terbatas di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, pada Desember 2025.
Pemerintah berharap peningkatan jumlah personel mampu memperluas jangkauan patroli, mempercepat penindakan terhadap pelanggaran kehutanan, sekaligus memperkuat perlindungan kawasan konservasi dan hutan lindung di seluruh Indonesia.
Aceh Jadi Contoh Minimnya Personel
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa jumlah polisi kehutanan saat ini masih sangat jauh dari kebutuhan di lapangan.
Sebagai contoh, Provinsi Aceh yang memiliki kawasan hutan sekitar 3,5 juta hektare hanya dijaga oleh sekitar 32 personel Polhut.
Menurut Raja Juli, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama Presiden meminta dilakukan peningkatan jumlah personel secara signifikan agar pengawasan kawasan hutan lebih efektif.
Ia menegaskan bahwa penguatan Polhut menjadi langkah penting dalam menekan praktik pembalakan liar yang selama ini menjadi salah satu penyebab kerusakan hutan di Indonesia.
Perkuat Penegakan Hukum Lingkungan
Selain meningkatkan jumlah personel, pemerintah juga menyiapkan penguatan kapasitas Polhut melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kemampuan penegakan hukum.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung rencana tersebut. Menurutnya, Kementerian Kehutanan perlu bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar personel Polhut memiliki kemampuan investigasi, patroli, dan penindakan yang semakin profesional.
Ia berharap keberadaan puluhan ribu polisi kehutanan nantinya mampu memberikan efek jera kepada pelaku pembalakan liar, perambahan kawasan hutan, perdagangan kayu ilegal, hingga berbagai tindak pidana lingkungan lainnya.
Dapat Perhatian Komunitas Internasional
Hashim juga mengungkapkan bahwa program penguatan polisi kehutanan Indonesia mendapat perhatian positif dari komunitas internasional, termasuk The Royal Foundation yang dipimpin Pangeran William.
Menurutnya, peningkatan jumlah forest ranger dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga salah satu kawasan hutan tropis terbesar di dunia yang memiliki peran penting bagi keanekaragaman hayati dan pengendalian perubahan iklim global.
Dengan penambahan personel secara bertahap, pemerintah berharap perlindungan kawasan hutan Indonesia menjadi semakin kuat, sehingga upaya pelestarian lingkungan, pencegahan kebakaran hutan, pemberantasan illegal logging, serta pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan demi kepentingan generasi mendatang.
