Komisi I DPR Soroti Blank Spot di Jawa Barat, Minta Kualitas Jaringan Digital Ditingkatkan
BEKASI — Komisi I DPR RI menyoroti masih adanya wilayah blank spot dan kualitas jaringan internet yang belum merata di Jawa Barat. Meski cakupan jaringan 4G telah menjangkau hampir seluruh populasi, pemerataan konektivitas digital dinilai tidak cukup hanya diukur dari luas jangkauan, tetapi juga dari kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/7/2026).
Mahfudz mengapresiasi upaya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam memperluas akses telekomunikasi di berbagai wilayah Jawa Barat.
Namun, ia menegaskan masih diperlukan langkah lanjutan untuk memastikan masyarakat benar-benar mendapatkan layanan internet yang cepat, stabil, dan dapat dimanfaatkan secara produktif.
Cakupan Luas Belum Menjamin Kualitas Jaringan
Saat ini, jaringan 4G di Jawa Barat telah mencapai sekitar 97,79 persen wilayah dan mencakup 99,98 persen populasi. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan signifikan dalam pembangunan infrastruktur digital.
Meski demikian, Mahfudz menilai masih terdapat sejumlah titik yang mengalami gangguan konektivitas, mulai dari sinyal lemah hingga wilayah yang belum mendapatkan layanan optimal.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga masih ditemukan di sejumlah wilayah yang secara geografis dekat dengan kawasan perkotaan.
“Tujuannya bukan hanya agar seluruh wilayah terkoneksi, tetapi agar masyarakat benar-benar memperoleh layanan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara produktif,” ujar Mahfudz.
Pemetaan Detail Jadi Kunci Pemerataan Digital
Komisi I DPR RI mendorong pemerintah melalui BAKTI Komdigi untuk melakukan pemetaan yang lebih detail terhadap wilayah blank spot dan area dengan kualitas jaringan rendah.
Pemetaan tersebut dinilai penting agar pembangunan infrastruktur digital dan penggunaan anggaran dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Mahfudz menegaskan bahwa konektivitas digital saat ini telah menjadi kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kualitas internet yang belum merata dapat menghambat produktivitas masyarakat dan berpotensi memperlebar kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Dorong Literasi Digital Masyarakat
Selain pembangunan infrastruktur, Komisi I DPR RI juga meminta pemerintah memperkuat program literasi digital masyarakat.
Menurut Mahfudz, jaringan internet yang tersedia harus diikuti dengan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara aman, bijak, dan produktif.
Tanpa literasi digital yang memadai, perluasan akses internet belum akan memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Transformasi Digital Harus Berdampak bagi Rakyat
Ke depan, keberhasilan pemerataan konektivitas digital di Jawa Barat membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator telekomunikasi, dan masyarakat.
Pemetaan blank spot yang akurat, peningkatan kualitas jaringan, serta pengawasan layanan secara berkala menjadi langkah penting agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat transformasi digital.
Komisi I DPR RI menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital harus mampu menjadi alat pemerataan kesejahteraan dan memperkuat daya saing masyarakat Indonesia di era ekonomi digital.
