KSP Dudung Abdurachman Tinjau MPP Badung, Apresiasi Pakta Integritas Online untuk Perkuat Pelayanan Publik
BADUNG – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman melakukan peninjauan langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung, Bali, Kamis (9/7/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan transformasi pelayanan publik berjalan sesuai dengan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan yang cepat, mudah, transparan, dan berintegritas.
Dalam kegiatan tersebut, KSP Dudung Abdurachman didampingi Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto serta Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona.
Rombongan meninjau berbagai gerai pelayanan, melihat langsung proses administrasi, berdialog dengan petugas, serta menyapa masyarakat yang tengah memanfaatkan layanan di MPP Badung.
MPP Kabupaten Badung saat ini mengintegrasikan sebanyak 123 jenis layanan dari 28 instansi pemerintah dalam satu lokasi, sehingga masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan administrasi secara lebih efektif dan efisien.
Apresiasi Inovasi Pakta Integritas Online
Dalam peninjauan tersebut, KSP Dudung memberikan apresiasi terhadap inovasi penerapan Pakta Integritas secara online yang diterapkan dalam sistem antrean pelayanan MPP Badung.
Melalui sistem tersebut, masyarakat yang mengambil nomor antrean diwajibkan mengisi pakta integritas elektronik sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendukung pelayanan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dudung menilai langkah tersebut merupakan bentuk nyata penguatan integritas dalam pelayanan publik.
“Transformasi pelayanan publik harus dibangun di atas integritas. Pelayanan yang cepat harus tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat,” ujar Dudung.
Menurutnya, pelayanan publik tidak hanya membutuhkan kecepatan dan kemudahan, tetapi juga membutuhkan sistem yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal.
Integrasi dan Integritas Jadi Kunci Reformasi Birokrasi
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menyampaikan bahwa integrasi layanan dan integritas merupakan dua fondasi utama dalam reformasi pelayanan publik.
Menurutnya, integrasi membuat masyarakat mendapatkan layanan yang lebih mudah tanpa harus berpindah-pindah tempat, sementara integritas memastikan pelayanan diberikan secara profesional dan akuntabel.
“Integrasi memastikan masyarakat memperoleh layanan yang mudah, cepat, dan tanpa sekat antarlembaga, sedangkan integritas menjamin setiap layanan diberikan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan harus tetap berjalan sesuai standar pelayanan publik.
Ombudsman akan terus melakukan pengawasan agar masyarakat memperoleh layanan yang adil, berkualitas, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Jadi Contoh Transformasi Pelayanan Publik
Sebelumnya, inovasi Pakta Integritas dalam sistem antrean online MPP Badung telah mendapat perhatian dari Kementerian PANRB.
Konsep pelayanan yang dikembangkan MPP Badung menggabungkan layanan tatap muka, digital, mandiri, hingga pelayanan jemput bola melalui sistem omni-channel yang terus dikembangkan.
KSP menilai inovasi tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun pelayanan publik yang modern dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat transformasi birokrasi agar pelayanan publik di seluruh Indonesia semakin cepat, mudah, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Dengan penguatan integritas dan pemanfaatan teknologi digital, pelayanan publik diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
